10 Tahun Jokowi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan sejumlah pencapaian pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dari periode 2014 hingga 2024.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, infrastruktur memiliki dua peran utama yang sangat penting. Pertama, sebagai sarana produksi dan kedua, sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi, yang mencakup pembangunan jalan, jalan tol, energi, hingga bendungan. Infrastruktur ini memainkan peran vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing negara di kancah global.
Infrastruktur untuk Layanan Dasar: Pembangunan yang Menopang Perekonomian
Selain sebagai sarana produksi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menjelaskan bahwa infrastruktur berperan penting dalam pemenuhan layanan dasar. “Infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi. Infrastruktur dasar ini merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian,” jelas Basuki pada Kamis (3/10/2024).
Pembangunan infrastruktur layanan dasar ini tidak hanya mendukung kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk memperkuat perekonomian nasional.
Pembangunan Sumber Daya Air dan Konektivitas di 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi
Dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024), Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari total 61 unit yang direncanakan. Beberapa bendungan yang telah selesai di antaranya Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung, dan Bendungan Kuningan.
“Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya, agar air dari bendungan dapat mengalir hingga ke sawah-sawah milik petani,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Untuk mendukung hal ini, pada periode 2014-2024, Kementerian PUPR telah membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Selain itu, juga diselesaikan 1.371 embung, 493 pengendali sedimen dan lahar, serta 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.
Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan pembangunan 2.432 km jalan tol. Salah satu proyek besar yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah Jalan Tol Stabat-Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak sepanjang 72 km, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.
Infrastruktur Lain yang Mendukung Perekonomian dan Kesejahteraan
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Selain itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan pembangunan 5.999 km jalan baru, 125.904 m jembatan, 583 jembatan gantung, serta 27.673 m flyover/underpass. Salah satu flyover yang diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.
Di bidang permukiman, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 36.380 liter per detik, sehingga akses air minum layak telah mencapai 93% dari total populasi. Selain itu, kawasan permukiman seluas 94.321 ha telah ditangani, bersama dengan penanganan sampah dan sanitasi untuk 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak kini mencapai 82% dari total populasi.
Kementerian juga menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di 15 kawasan, serta melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi untuk 5.939 unit sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.
Peresmian 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) oleh Jokowi
Pada Rabu (2/10/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru, yang dibangun di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya adalah PLBN Napan di NTT dengan biaya Rp 128 miliar, PLBN Serasan di Natuna, Kepri dengan biaya Rp 145 miliar, dan PLBN Jagoi Babang di Kalbar senilai Rp 226 miliar. Selain itu, ada juga PLBN Sei Nyamuk di Kaltara dengan biaya Rp 248 miliar, PLBN Labang di Kaltara senilai Rp 210 miliar, PLBN Long Nawang di Kaltara senilai Rp 243 miliar, dan PLBN Yetetkun di Papua Selatan dengan biaya Rp 146 miliar.
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah berhasil membangun 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Selain itu, 1,49 juta unit rumah dibangun melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.
Baca juga artikel kesehatan lainnya.